Daftar Rekomendasi National Summit 2009

Berikut adalah Daftar Rekomendasi untuk Pembangungan dari National Summit:

1. Rekomendasi bidang perekonomian:
Sektor infrastruktur:

* Perlunya perppu pengadaan tanah,
* Pengelolaan dana BLU,
* Perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta dan
* Pengadaan lembaga pembiayaan infrastruktur

Sektor revitalisasi industri dan jasa:

* Perbaikan kinerja PLN untuk meminimalkan pemadaman,
* Perbaikan kinerja perusahaan gas negara sehingga suplai gas kepada industri stabil.

Sektor ketenagakerjaan:

* Perbaikan infrastruktur transportasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitas.

Sektor pariwisata:

* Pengurusan visa di bandara

Sektor energi:

* Jaminan pasokan energi dari pemerintah,
* Merevisi perpres no.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis bbm tertentu,
* Menerbitkan perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 mw tahap ii.

Sektor energi terbarukan:

* Keringanan pajak untuk energi terbarukan

Sektor pemberdayaan umkm:

* Pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) melalui Undang-Undang,
* Perbaikan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR)

Sektor transportasi:

* Penyelesaian kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah kalimantan, sulawesi, maluku, papua,
* Dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar.

Sektor pangan:

* Penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan.

2. Rekomendasi bidang kesra:

Perundingan antara buruh dengan pengusaha:

* Harus diselesaikan jika terjadi perselisihan hubungan industrial,
* Penguatan kelembangaan antara bnp2tki antara depnakertrans dan lain-lain.

Bidang kesehatan:

* Upaya peningkatan pelayanan kesehatan,
* Peningkatan kesejahteran masyarakat,
* Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain.

Bidang pendidikan:

* Peningkatan kualitas lulusan terbaik,
* Peningkatan pendidikan dasar 9 tahun,
* Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang efektif dan akuntable.
* Peningkatan kesempatan lulusan sd/mi keluarga miskin untuk melanjutkan ke smp,
* Peningkatan mutu proses pembelajaran,
* Peningkatan kualitas dan distribusi guru,
* Peningkatan kompetensi guru dan lain-lain.


3. Rekomendasi bidang polkam:

Pemantapan otonomi daerah dan pembangunan daerah:

* Evaluasi terhadap keinginan pemekaran daerah,
* Pilkada diselenggarakan daerah lebih efisien, efektif dan tidak berdampak pada kenyaman masyarakat,
* Perimbangan dana alokasi umum ke daerah,
* Pelayanan publik, aparatur perlu memenuhi pelayanan yang lebih cepat
* Pelayanan publik dan reformasi birokrasi,
* Penguatan pengaduan lembaga masyarakat terkait pemerantasan korupsi.
* Masalah perizinan yang lebih cepat

Pencegahan dan pemberantasan korupsi:

* Bagaimana interaksi pemantapan hubungan antar lembaga hukum kpk, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,
* Lembaga perlindungan saksi perlu diberdayakan

Reformasi bidang hukum dan perlindungan ham:

* Koordinasi antara produk hukum di pusat dan daerah atau sektoral yang tumpang tindih,
* Rekrutmen aparat bidang hukum dengan calon harus bagus,
* Kepastian hukum bagi pengusaha,
* Birokrat yang melaksanakan program pemerintah.

Pemberantasan dan pencegahan terorisme dan pertahanan:

* Rumusan UU 15 (anti teror) untuk dipertajam,
* Untuk memperkuat undang-undang,
* Hasil penyelidikan intelejen bisa dipakai penegak hukum terkait teroris,
* Teroris tidak hanya ditangani oleh aparat yaitu polisi, harus tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagai bagian pencegahan.

Bidang pertahanan:

* Tambahan anggaran rp5 trilun di 2010 tidak bisa mengejar ketinggalan selama 15 tahun,
* Sehingga perlu terobosan, yaitu memberdayakan industri dalam negeri dan pembiayaan dalam negeri.


(sumber: Kadin Indonesia)