Pidato Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010

Jakarta, 3/8 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi, menyampaikan pidato Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

Berikut pidato Kepala Negara yang disampaikan di hadapan anggota DPR dan pimpinan lembaga negara lainnya serta para undangan di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara, Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional, Yang saya hormati, para Gubernur Kepala Daerah, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah, Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Keuangannya.

Penyusunan RAPBN tahun anggaran 2010 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. RAPBN tahun ini, merupakan RAPBN transisi yang disusun oleh pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2009.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sesuai kesepakatan bersama, penyampaian Keterangan Pemerintah dan Nota Keuangan dimajukan pada hari ini, 3 Agustus 2009, mengingat masa transisi --baik para anggota legislatif maupun jajaran eksekutif-- pada bulan Oktober mendatang akan mengurangi waktu pembahasan RAPBN 2010.

Penyusunan RAPBN 2010, sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung, dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia --termasuk Indonesia-- pada tahun 2010.

Selama lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional, juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.

Sekalipun menghadapi berbagai kendala, namun dengan langkah-langkah kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja keras, kita berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. Alhamdulillah, dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan.

Pembangunan nasional terus kita laksanakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan pembangunan yang "pro growth", "pro poor" dan "pro job", tetap menjadi prioritas utama.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin yang saya muliakan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 ini, merupakan masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Perekonomian global mengalami krisis keuangan yang sangat dahsyat, yang ditandai dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan besar dunia.

Krisis keuangan global, juga diikuti oleh kemerosotan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional secara sangat signifikan. Puncak krisis keuangan global, ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi, perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, gejolak nilai tukar antarnegara, dan penurunan volume perdagangan dunia.

Perlambatan aktivitas ekonomi yang terjadi di negara maju, juga berimbas ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang memiliki keterkaitan perdagangan dan finansial yang erat dengan negara maju.

Sejak akhir tahun 2008 yang lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Dalam mengha-dapi krisis keuangan global ini, sejak dini Pemerintah telah melaku-kan langkah-langkah yang cepat dan tepat.

Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional, dari imbas gejolak dan krisis ekonomi global.

Pada Bulan Oktober tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan serangkaian kebijakan stimulus, untuk meminimalkan dampak krisis global ini terhadap perekonomian nasional. Tiga Perpu di bidang keuangan dan perbankan diterbitkan untuk menjaga kepercayaan, dan mengurangi tekanan yang sangat berat terhadap sektor keuangan akibat gelombang kepanikan global.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari imbas melambatnya aktivitas ekonomi global. Namun, berkat antisipasi dan tindakan yang cepat, tepat, serta terukur, posisi Indonesia secara relatif masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, di antara negara-negara besar di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah tertinggi nomor tiga di dunia setelah RRC dan India.

Hal ini sangat kontras dengan keadaan perekonomian kita pada krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, negeri kita adalah negara yang paling terpuruk dibanding dengan negara-negara lain.

Ini berarti bahwa setelah 11 tahun reformasi, kita telah berhasil membangun perekonomian dalam negeri kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Bahkan, dengan keanggotaan Indonesia di G-20, kita kini justru berada di garis terdepan dalam upaya mencari solusi global terhadap krisis ekonomi dunia ini.

Tekanan pada sektor keuangan dan perbankan pada periode akhir 2008 hingga awal 2009, sungguh sangat berat. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kewaspadaan. Kita telah belajar dari pengalaman krisis keuangan dan perbankan sebelas tahun yang lalu, yang telah melumpuhkan perekonomian nasional.

Alhamdulillah, kali ini kita lebih siap untuk mengantisipasinya, dan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasinya.

Beberapa tindakan antisipatif dan responsif telah dilakukan oleh pemerintah, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengawasi dan menjaga sektor keuangan dan perbankan, dilakukan secara intensif dan harmonis.

Koordinasi antarpemerintah dengan dunia usaha dan serikat pekerja, juga dilakukan dalam proses itu. Demikian pula koordinasi Pemerintah dengan Parlemen dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan intensif.

Saudara-saudara,

Dalam rangka meminimalkan dampak dan tekanan akibat krisis finansial global, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan "countercyclical", untuk membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih positif.

Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional ke depan, Pemerintah akan semakin memantapkan tujuh prioritas kebijakan yang selama ini telah kita jalankan. Ke tujuh kebijakan itu adalah:

Pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.

Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran. Dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta orang. Ini tentu saja perlu kita syukuri, namun marilah terus kita menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak perlu.

Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah.

Alhamdulillah, sampai dengan bulan Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.

Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji --bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen-- dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin. Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, dan sebagainya akan terus diperkuat.

Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup. Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010.

Untuk itu, agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton.

Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp 1 triliun di tahun 2010.

Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, maka saya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.

Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.

Ketujuh, meskipun menghadapi krisis ekonomi global, kita harus tetap berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka yang relatif tinggi, setidaknya antara 4-4,5 persen.

Jika angka itu bisa kita capai pada tahun ini, ini adalah prestasi tersendiri di tengah-tengah resesi perekonomian global dewasa ini. Ketika banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi), kita masih bisa tumbuh relatif tinggi.

Pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan membaiknya situasi ekonomi dunia dan implementasi tujuh prioritas kebijakan ini, Insya Allah ekonomi kita akan dapat tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010, dan meningkat lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya.